Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Syariah merupakan jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis dalam bidang hukum dan ilmu syariah. Jurnal ini hadir sebagai ruang akademik bagi para peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi, dan pemerhati hukum untuk mendialogkan isu-isu kontemporer, baik pada ranah hukum positif maupun hukum Islam. Fokus utama jurnal ini mencakup bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, politik hukum, serta filsafat hukum dan ushul fiqh. Jurnal ini juga menaruh perhatian pada kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum dengan ilmu sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat modern. Diterbitkan secara berkala, Hikamuna berkomitmen untuk: (1) menyajikan publikasi ilmiah yang bermutu, orisinal, dan relevan dengan kebutuhan akademik maupun praktis; (2) mendorong integrasi nilai-nilai syariah dengan perkembangan hukum nasional dan global; (3) menjadi media rujukan dalam pengembangan ilmu hukum dan syariah di Indonesia maupun dunia internasional. Artikel yang diterbitkan di jurnal ini melalui proses seleksi ketat dengan sistem peer-review guna memastikan kualitas dan kontribusi ilmiahnya.
MEMBINCANG KEMBALI NIKAH BAWAH TANGAN: DARI FIKIH KLASIK HINGGA UPAYA KRIMINALISASI
Nikah bawah tangan merupakan praktik pernikahan yang sah menurut fikih klasik karena terpenuhinya rukun dan syarat, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia akibat tidak dicatatkan secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nikah bawah tangan dari perspektif fikih klasik hingga wacana kriminalisasi dalam hukum modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan fikih siyasah guna memahami relasi antara hukum agama dan kebijakan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih, pencatatan bukan merupakan syarat sah pernikahan, sedangkan dalam konteks hukum nasional, pencatatan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak. Praktik nikah bawah tangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, tradisi, psikologis, dan upaya menghindari prosedur administratif. Dampak negatif yang ditimbulkan cenderung lebih dominan, terutama terkait status hukum, hak nafkah, dan kewarisan. Wacana kriminalisasi nikah tidak tercatat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan tokoh agama. Sebagian pihak mendukung sebagai upaya perlindungan hukum, sementara yang lain menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan integratif antara fikih dan hukum positif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi seluruh pihak.
Nikah Bawah Tangan, Hukum Positif Indonesia, Fikih Klasik, Pencatatan Perkawinan, Kriminalisasi Nikah Sirri.
REKONSTRUKSI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS CACAT FORMIL AKTA AUTENTIK BERBASIS PRINSIP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris berbasis klasifikasi cacat formil secara sistematis, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem kenotariatan Indonesia. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban notaris atas cacat formil dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; (2) bagaimana model klasifikasi cacat formil yang sistematis dan proporsional; serta (3) bagaimana implikasi model tersebut terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan terkait lainnya, doktrin hukum, serta analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) cacat formil administratif ringan; (2) cacat formil substantif-prosedural; (3) cacat formil berat (esensial); dan (4) cacat formil akibat kelalaian profesional (negligence). Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dihubungkan secara proporsional dengan bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Rekonstruksi ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih sistematis dalam menilai derajat kesalahan dan dampak hukum suatu cacat formil, sehingga mampu memperkuat konsistensi penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan profesi notaris. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan regulasi dan konsolidasi praktik yurisprudensi di bidang kenotariatan.
IMPLEMENTASI E-MONEY PADA LEBAGA KEUANGAN DIGITAL DI ERA EKONOMI ISLAM MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Artikel ini mengkaji implementasi e-money pada lembaga keuangan digital di era ekonomi Islam modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan di era modernisasi yang semakin pesat dan membawa perubahan kedalam aspek kehidupan, implementasi e-money semakin populer, namun penting untuk memastikan bahwa alat pembayaran jenis e-money ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi pada lembaga keuangan digital dapat diterapkan tanpa melanggar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-money diperbolehkan dalam hukum syariah dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adanya akad yang jelas, (2) sumber dana yang halal, (3) penghindaran dari riba dan gharar/ketidakpastian. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan/lembaga keuangan digital adalah (1) akad ijarah, (2) akad ju’alah, dan (3) akad wakalah bi al-ujrah. DSN-MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah,. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi penyedia layanan e-money untuk memastikan kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam operasionalnya.
PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG INOVASI FINANCIAL TECHNOLOGY
Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah financial technology (fintech) yang menghadirkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif Islam, fintech perlu diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk layanan, seperti Peer to Peer (P2P) Lending Syariah, Digital Payment Syariah, dan Crowdfunding Syariah. Ketiganya menawarkan alternatif pembiayaan dan transaksi keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berpotensi memperkuat perekonomian umat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Sebagai pijakan hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, antara lain Fatwa No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Fatwa No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah, dan Fatwa No. 140/2021 tentang Islamic Securities Crowdfunding. Fatwa-fatwa ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara fintech syariah untuk memastikan kejelasan akad, transparansi, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Namun, regulasi khusus mengenai fintech syariah di Indonesia masih terbatas sehingga diperlukan penguatan hukum yang lebih komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Fatwa DSN, Peer to peer, Digital payment, crowdfunding syariah
LARANGAN MENIKAH DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEGAWAI KONTRAK (STUDI KASUS BANK BSI KCP CIMONE)
Studi ini mengkaji hukum larangan menikah selama masa kontrak kerja menurut Fiqih, Perundang-undangan di Indonesia, dan mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor BSI KCP Cimone Kota Tangerang. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini meneliti aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai aturan larangan menikah selama masa kontrak kerja di Kantor BSI KCP Cimone Kota Tangerag. Sumber data yang digunakan penulis berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan, yaitu : Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikah saat dalam perjanjian kerja di Kantor BSI KCP Cimone Kota Tangerag berdasar dan dipertimbangkan secara jelas. Pegawai kontrak yang sudah dewasa, memiliki pasangan, dan sanggup untuk menikah memiliki kewajiban agama untuk menikah. Terkait dengan aturan larangan menikah selama kontrak kerja yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya di Bank BSI KCP Cimone Hidayatullah Jakarta, yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 1 mengenai Kewajiban dan Larangan PIHAK KEDUA pada ayat (3), juga melihat dari berbagai sumber Hukum Islam yang memperbolehkannya. Secara umum, menunda pernikahan dalam pandangan Islam tidak dianggap sebagai dosa, terutama saat seseorang sedang mengejar pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Dalam hal ini, termasuk sebagai tindakan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam. Di Indonesia, dalam praktik atau pelaksanaannya khususnya di Kantor BSI tidak memaksa seseorang untuk mematuhi perjanjian, kekuasaan sepenuhnya ada pada calon pegawai. Aturan tersebut sampai saat ini belum ada pegawai yang melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai.
Larangan Menikah, Bank Syariah Indonesia, Perjanjian Kerja
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SEJARAH PEMBENTUKAN DI INDONESIA
Penelitian ini membahas pembaruan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perubahan norma hukum, alasan pembaruan, serta dampak sosial dan hukum yang muncul akibat pembaruan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan UU Perkawinan membawa perubahan penting seperti penyesuaian batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, serta penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Meski demikian, implementasi pembaruan ini menghadapi tantangan, terutama tingginya permohonan dispensasi nikah di bawah usia yang masih dipengaruhi faktor sosial budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi yang erat antara pemerintah, pengadilan agama, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pembaruan hukum dapat terlaksana dengan efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan UU Perkawinan ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang adil, responsif, dan berlandaskan prinsip syariah serta nilai kemanusiaan.
Pembaruan Hukum, UU Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak, Hukum Islam Indonesia
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL MAUK (Studi Kasus Pasar Tradisional Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk- Kabupaten Tangerang)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Mauk, Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad murabahah. Dalam Islam, akad jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk akad yang sering digunakan dalam transaksi komersial adalah akad murabahah, yakni jual beli dengan penjelasan harga pokok dan margin keuntungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan pedagang dan pembeli, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Pasar Tradisional Mauk masih dilakukan secara konvensional dan belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Identitas barang tidak selalu dijelaskan secara rinci, akad sering dilakukan tanpa kejelasan ijab qabul, serta pemahaman pedagang terhadap konsep murabahah masih sangat terbatas. Meskipun terdapat nilai kejujuran dalam interaksi dagang, aspek transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi mengenai Hukum Ekonomi Syariah kepada pelaku usaha agar praktik jual beli di pasar tradisional dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan, dan membawa keberkahan.
Hukum Ekonomi Syariah, Akad Murabahah, Jual Beli, Pasar Tradisional, Gharar, Transparansi.
PRAKTIK NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN PROPERTY WNA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Praktik perjanjian nominee atau pinjam nama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam rangka memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia melalui perantara Warga Negara Indonesia (WNI). Praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum agraria nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas melarang kepemilikan tanah hak milik oleh WNA. Dalam perjanjian nominee, WNA meminjam nama WNI untuk dicantumkan dalam sertifikat hak milik, sementara kendali penuh atas tanah dan bangunan tetap berada di tangan WNA. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa perjanjian nominee tidak memenuhi unsur causa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena tujuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik seperti ini serta penguatan pengawasan dalam sistem pertanahan nasional guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.
nominee, warga negara asing, hak milik atas tanah, hukum agraria, perjanjian batal demi hukum.
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA BAKU NOTA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Penelitian ini perihal analisis kepastian hukum klausula baku nota jula beli, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen serta perbandingan diantara kedua perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku nota jual beli. Yang menjadi objek penelitian ini adalah ketentuan klausula baku nota jual beli yang dimana konsumen harus memenuhi isi klausula baku nota jual beli yang dibuat oleh pelaku usaha. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian perpustakaan (Library Research). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan dengan memuat sumber data primer berupa buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku hukum ekonomi dan akad syariah di Indonesia, dan buku pokok-pokok perlindungan konsumen. sedangkan data sekunder dari artikel, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindunga konsumen tentang klausula baku dalam nota jual beli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepastian hukum klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen adalah terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam klausula baku nota jual beli pada hukum ekonomi syariah maupun hukum perlindungan konsumen dan sementara dalam kepastian hukum dalam klausula baku nota jual baku tersebut konsumen memperoleh hak-haknya dan terjaminnya peraturan perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang.
klausula baku, jual beli, dan nota pembayaran
PERAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM MENCEGAH TINDAK KDRT
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam ketahanan keluarga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dan hukum positif dalam mencegah KDRT dengan menekankan aspek normatif, yuridis, serta implikasi praktisnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, serta regulasi hukum di Indonesia, disertai literatur akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pencegahan melalui pendekatan moral dan spiritual, yakni membangun rumah tangga berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, rahmah serta mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf yang menolak segala bentuk kekerasan. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia melalui UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menekankan aspek represif dan protektif dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan sanksi bagi pelaku. Analisis perbandingan mengungkap bahwa kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi, di mana hukum Islam membentuk kesadaran preventif berbasis nilai religius, sementara hukum positif menghadirkan instrumen yuridis yang melindungi korban. Sinergi keduanya menjadi strategi komprehensif dalam mencegah KDRT, sekaligus menghadirkan implikasi praktis bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan.
Hukum Islam, Hukum Positif, Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Pencegahan KDRT
ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGEMASAN (Study Kasus di PT Tunas Logistik Solusindo)
Penelitian ini membahas tentang praktik jasa logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik Solusindo dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka akad ijarah. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual produknya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. PT. Tunas Logistik menyediakan layanan penyimpanan barang di gudang, proses pengemasan (packing), dan penyerahan kepada jasa ekspedisi ketika terjadi transaksi pembelian dari konsumen.Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, content analysis, dan analisis komparatif. Data dikumpulkan dari berbagai literatur fikih muamalah serta referensi yang relevan dengan praktik bisnis logistik dan ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik usaha yang dilakukan PT. Tunas Logistik Solusindo dapat dikategorikan dalam dua jenis akad ijarah. Pertama, ijarah ‘ala al-‘ain yang mencakup aktivitas penyewaan ruang penyimpanan barang. Kedua, ijarah ‘ala al-‘amal yang mencakup jasa pengemasan barang dan penyerahan kepada ekspedisi. Kedua bentuk akad tersebut diperbolehkan secara syariah selama memenuhi unsur kejelasan manfaat, upah (ujrah), serta adanya kesepakatan kedua belah pihak.Dengan demikian, kegiatan logistik yang dijalankan oleh PT. Tunas Logistik tidak hanya menunjang operasional UMKM secara efisien, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem logistik berbasis syariah yang modern dan profesional. Praktik ini sekaligus menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam dunia usaha kontemporer secara relevan dan aplikatif.
Ijarah, Logistik Syariah, UMKM, E-commerce, Ekonomi Syariah, Jasa Pengemasan.
HUKUM SYARAT ISTIBDĀL HARTA WAKAF MENURUT IMAM AL-SARKHASĪ AL-HANAFĪYYAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pandangan hukum Imam al-Sarkhasī serta metode istinbāṭ hukum beliau mengenai persyaratan istibdāl pada harta wakaf. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: pertama, bagaimana pandangan hukum Imam al-Sarkhasī terkait persyaratan istibdāl pada harta wakaf, dan kedua, bagaimana metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Imam al-Sarkhasī dalam menetapkan persyaratan istibdāl pada harta wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) berbasis analisis teks, merujuk pada sumber primer dan sekunder dalam khazanah fikih Hanafi. Pendekatan normatif-yuridis diterapkan untuk menelaah argumen hukum Imam al-Sarkhasī, sementara teknik analisis deduktif digunakan untuk menyimpulkan pola penalaran hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafiyyah) tidak membenarkan adanya persyaratan istibdāl pada harta wakaf, karena syarat tersebut dinilai tidak berpengaruh dalam menjaga kelestarian manfaat harta wakaf. Kedua, pembatalan syarat istibdāl dalam wakaf menurut Imam al-Sarkhasī (Mazhab Hanafiyyah) didasarkan pada argumentasi qiyās, di mana beliau menqiyaskan persyaratan tersebut dengan jual beli, merujuk pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra.
Istibdāl, Harta Wakaf, Imam Al-Sarkhasī.
ANALISIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi. Terdapat 3 jenis kejahatan terbesar di Indonesia tahun 2023 yang terjadi terhadap hak milik barang tanpa menggunakan kekerasan. Tiga kejahatan tersebut yaitu pencurian, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kelengahan korban menjadi faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang kerap digunakan para pelaku tindak pidana adalah menggunakan kunci T. Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan yaitu pergaulan dengan teman-teman yang memiliki profesi sebagai pencuri, faktor ekonomi yaitu kesulitan ekonomi yang membuat orang tidak berpikir panjang untuk tidak melakukan pencurian, serta faktor pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Implementasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan menjerat tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan dua pasal KUHP baru yaitu Pasal 476 jo (juncto) Pasal 479. Hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Namun, upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jauh lebih penting dalam rangka mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di masyarakat atau wilayah hukum kepolisian negara Republik Indonesia.
Implementasi ; KUHP Baru ; Pencurian ; Kendaraan Bermotor
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN MELALUI BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG
Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam meminimalisir angka perceraian, terutama melalui program bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini meneliti bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian melalui bimbingan calon pengantin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Batuceper. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Batuceper. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode field research (kunjungan lapangan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, calon pengantin, dan pihak terkait lainnya di KUA Kecamatan Batuceper. Selain itu, observasi langsung terhadap proses bimbingan calon pengantin juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sumber dan Pengambilan Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan penyuluh agama dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Batuceper. Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen resmi KUA, laporan statistik perceraian, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam meminimalisir perceraian melalui bimbingan calon pengantin. Bimbingan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga aspek psikologis, komunikasi, dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menurunkan risiko perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran penyuluh agama dalam bimbingan calon pengantin di KUA sangat penting dan efektif dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang Kata kunci: Peran, Meminimalisir Perceraian, Penyuluh Agama
Peran, Meminimalisir Perceraian, Penyuluh Agama
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN
Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berfungsi sebagai unifikasi hukum nasional dengan tetap mempertimbangkan keberagaman hukum yang berlaku. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum perkawinan juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedua peraturan ini memiliki kesamaan dalam mengatur harta bersama dalam perkawinan, meskipun terdapat perbedaan redaksional. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama diatur oleh hukum masing-masing. Menurut Pasal 97 KHI, janda atau duda yang bercerai hidup berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi harta bersama dalam perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, dengan menggunakan pendekatan normatif serta studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama terkait gugatan harta bersama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Variabel utama dalam kajian ini meliputi konsep harta bersama dalam perkawinan, mekanisme pembagiannya pasca perceraian, serta analisis terhadap putusan peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi hukum terkait harta bersama serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.
Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan
REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji permasalahan reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam perubahan sosial atas kedudukan perempuan, yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa poin pembahasan yaitu; reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan konstruk sosial kedudukan perempuan atas reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan pendekatan normative research untuk menganalisis sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dan pandangan ahli dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia setidaknya berfokus pada 3 permasalahan yang sebelumnya mengandung diskriminasi atas hak-hak perempuan, yaitu; batas usia perkawinan, yang pada awalnya dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini mendapat persamaan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan; kemudian dalam permasalahan poligami, pasca reformasi hukum adanya pemberlakuan syarat permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama; dan yang terakhir dalam permasalahan talaq, dimana pengucapan hanya berlaku di depan pengadilan. Kedua, salah satu tujuan reformasi hukum keluarga Islam adalah untuk meningkatkan status perempuan dengan melindungi dan memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Secara eksplisit, tujuan tersebut memang tidak disebutkan, tetapi terlihat dari substansi materi hukum yang telah dirumuskan. Tujuan tersebut dapat kita lihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang batas minimal usia menikah, poligami dan talak. Dalam mewujudkan hubungan fungsional yaitu saling melengkapi, dalam menunaikan tanggung jawab suami, hak istri serta hak dan kewajiban suami/istri.
Reformasi Hukum, Hukum Keluarga Islam, Perubahan Sosial, dan Kedudukan Perempuan
NIKAH MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FIKIH MUNAKAHAT
Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Implikasi Terhadap Fikih Munakhat. Pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan praktik nikah misyar dengan sejumlah persyaratan dan batasan, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, terpenuhinya hak-hak istri, transparansi, dan tidak dijadikan alasan untuk melakukan poligami secara sembarangan. Pandangan Qardhawi ini berimplikasi pada perlunya reinterpretasi terhadap beberapa ketentuan dalam fikih munakhat, terutama terkait hak dan kewajiban suami-istri, penekanan pada prinsip kerelaan, perlunya regulasi yang lebih jelas, serta pertimbangan konteks sosial dan budaya.
Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, Fiqih Munakahat
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG
Nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, meskipun statusnya dianggap sah oleh agama. Namun keberadaanya menimbulkan banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum dan social seperti hak-hak anak dan isteri yang tidak dilindungi oleh Undang Undang. Peran penyuluh agama di Kementerian Agama menjadi sesuatu yang penting untuk meminimalisir resiko resiko yang muncul akibat dari pernikahan sirri seperti tidak adanya hak waris, hak pengakuan, dan lain sebagainya. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Batuceper di Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi pentingnya menikah secara agama dan negara di majelis-majelis taklim, lembaga pendidikan, dan bimbingan konseling pra pernikahan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan riset tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran penyuluh agama Islam terbukti mampu menurunkan angka nikah siri di kecamatan batuceper, Kota Tangerang.
ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PAYLATER DI APLIKASI E-COMMERCE
Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Fiqih Muamalah terhadap transaksi paylater di aplikasi E-commerce. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem PayLater. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research). Dengan menyesuaikan berupa Aplikasi yang dijadikan penelitian, buku-buku, artikel, dan jurnal yang dijadikan referensi bahan dari skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PayLater menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai. Tetapi, jika di dalam Sistem paylater dengan menggunakan akad qardh atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
PELUANG DAN TANTANGAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM OPTIMALISASI WAKAF DIGITAL
Artikel ini membahas peluang dan tantangan penyuluh agama Islam dalam optimalisasi wakaf digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, mengumpulkan data dari berbagai literatur, jurnal, dan laporan resmi terkait wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peluang untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf digital, memperkenalkan platform-platform digital yang aman, serta mempromosikan wakaf produktif yang dikelola secara transparan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, ketidakpercayaan terhadap platform digital, serta kendala dalam memahami aspek syariah terkait wakaf. Dengan memperhatikan tantangan ini, penyuluh agama perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dalam memaksimalkan potensi wakaf digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penyuluh agama dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf digital.
Wakaf Digital, Penyuluh Agama Islam, Peluang, Tantangan, dan Literasi Digital.
HUKUM ISLAM DAN RADIKALISASI: STRATEGI MODERASI BERAGAMA UNTUK MENCEGAH EKSTREMISME
Artikel ini membahas peran hukum Islam dalam mencegah radikalisasi, menekankan pentingnya pemahaman yang tepat dan moderat terhadap ajaran agama. Strategi moderasi beragama (wasatiyyah) diusulkan sebagai alternatif efektif untuk melawan ekstremisme, dengan menekankan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan Islam moderat dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat penting dalam menyebarkan narasi-narasi moderat dan menanggulangi ideologi radikal. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber-sumber literatur terkini terkait hukum Islam, moderasi beragama, dan radikalisasi dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemahaman yang tepat tentang hukum Islam, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan moderasi, dapat mengurangi penyalahgunaan ajaran untuk kepentingan radikal. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi ajaran-ajaran yang menekankan kasih sayang dan toleransi dalam tafsir hukum Islam dapat menjadi alat pencegah radikalisasi yang efektif; kedua, hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi moderasi beragama dapat mengurangi potensi radikalisasi dengan mengedepankan dialog dan kerjasama antarumat beragama. Dengan mempromosikan pemahaman yang inklusif, moderasi beragama terbukti menjadi alat yang ampuh untuk menanggulangi ekstremisme, baik dalam konteks sosial maupun religius; dan ketiga, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang berorientasi pada moderasi, dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Melalui platform digital, narasi-narasi moderat dapat disebarkan dengan lebih cepat dan luas, sehingga dapat mencapai generasi muda yang lebih rentan terhadap ideologi ekstremis.
Hukum Islam, Radikalisasi, Moderasi Beragama, dan Pendidikan Islam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT PRANIKAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERNIKAHAN MUSLIM DI INDONESIA
Artikel ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sertifikat pranikah serta implikasinya dalam pernikahan Muslim di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis normatif, kajian ini membahas bagaimana Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama memandang persiapan pranikah dan apakah kebijakan sertifikat pranikah sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Indonesia berdampak pada masyarakat Muslim, terutama dalam konteks hukum dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun persiapan pranikah sangat dianjurkan dalam Islam, sertifikat pranikah sebagai syarat administrasi bukanlah suatu kewajiban dalam syariah. Namun, kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya preventif yang positif jika dilihat dari tujuan meningkatkan kualitas pernikahan dan mencegah perceraian, asalkan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan kondisi sosial masyarakat.
Hukum Islam, Sertifikat Pranikah, dan Pernikahan Muslim di Indonesia
PROBLEMATIKA IHDAD SUAMI DALAM MASYARAKAT MODERN: REFLEKSI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Artikel ini membahas problematika ihdad suami dalam masyarakat modern Indonesia dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dirumuskan pada dua permasalahan utama yaitu; ihdad suami dalam KHI Pasal 170 ayat (2) dan problematika ihdad suami dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana absennya regulasi formal ihdad bagi suami secara terperinci yang mempengaruhi persepsi dan praktik di masyarakat modern. Data diperoleh dari analisis dokumen KHI dan kitab-kitab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara syariat tidak ada kewajiban ihdad bagi suami, norma sosial dan budaya masih menuntut perilaku berkabung dari laki-laki. Problematika utama yang diidentifikasi meliputi tekanan sosial, konflik antara norma tradisional dan kehidupan modern, serta minimnya dukungan emosional bagi laki-laki yang berduka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang ihdad serta pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan norma-norma berkabung agar lebih sesuai dengan realitas kehidupan modern.
Ihdad Suami, Kompilasi Hukum Islam, dan Masyarakat Modern
REFORMULASI TUJUAN POLIGAMI DALAM TINJAUAN MAQASID AL-SHARI’AH
Poligami merupakan fakta sosial yang terjadi di hampir semua negara, termasuk Arab tempat turunnya Al Qur’an. Pro Kontra bermunculan dalam menyikapinya. Tulisan ini hendak mereformulasi tujuan poligami dari sudut pandang Maqasid Al Syariah. Metode yang penulis lakukan adalah menggunakan sosi-historis dan maqasid al syariah. Hasil yang ditemukan mengungkapkan bahwa poligami merupakan fakta umum yang terjadi di lapangan. Kendati begitu, poligami bisa saja menjadi hal yang baik dilakukan berdasarkan semangat maqasid al syariah.
Poligami, Maqasid Al Syariah, Reformulasi, Hukum.
Tulisan ini menjelaskan keabsahantalak di luar pengadilan Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitataif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang hukum talak dan jenis-jenis talak serta hukum talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan di luar pengadilan. Dari hasil kajian ditemukan terdapat perbedaan pandagan antara ulama klasik, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi fenomena talak di luar pengadilan.
Talak, MUI, NU, Pengadilan, Muhammadiyah
PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS GLOBALISASI DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Artikel ini mengeksplorasi problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, yang menjadi tantangan signifikan bagi penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Globalisasi, dengan segala dinamikanya, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum dan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, multikulturalisme menuntut adanya toleransi dan adaptasi dalam penerapan hukum di tengah masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Fokus kajian pada mengeksplorasi bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai global yang seringkali berbeda, dan bagaimana hukum ini dapat diterapkan di lingkungan multikultural tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan dinamika globalisasi dan keberagaman budaya. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi hukum Islam di era modern. Melalui analisis teoretis dan studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa adaptasi hukum Islam bukan hanya diperlukan, tetapi juga memungkinkan untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya di tengah arus globalisasi dan multikulturalisme. Di samping itu, upaya mengevaluasi peran otoritas keagamaan dan intelektual Muslim dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan progresif suatu keniscayaan, sehingga dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dan legitimasi hukumnya.
Hukum Islam, Globalisasi, Multikultural, dan Adaptasi Hukum.
EKSEGESIS PROHIBISI JUAL BELI AL-MAKSYUF (SHORT SELLING) DALAM ELABORASI INVESTASI SAHAM SYARIAH
Eksistensi investasi saham syariah dapat diperhatikan dari progresnya di Bursa Efek Indonesia, namun Bursa Efek Indonesia tidak melaksanakan seleksi saham syariah, melainkan menggunakan Daftar Efek Syariah guna acuan untuk pemilihannya. Eksistensi tersebut diharapkan dapat mencegah atas penyimpangan berbentuk spekulatif, yaitu dengan adanya prohibisi jual beli al-maksyuf (short selling). Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penafsiran atas dilarangnya transaksi short selling pada investasi saham syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menarasikan bahwa larangan transaksi al-maksyuf dikarenakan adanya unsur gharar. Dalam hal ini, elaborasi investasi saham syariah ingin mencapai suatu likuiditas tanpa harus melanggar prinsip ekonomi syariah.
Al’-Maksyuf, Short Selling, Saham Syariah.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA INVESTASI DANA ZAKAT SEBELUM DIDISTRIBUSIKAN
Tulisan ini membahas masalah hukum investasi dana zakat sebelum didistribusikan ke mustahiq dalam pandangan hukum ekonomi syariah, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dan dalam analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dan metode content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan dari yang tidak membolehkan investasi dana zakat berdiri atas dasar hadits “Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahku padanya, maka ia tertolak” (Hadits Shahih riwayat Musim dari Aisyah RA). Penginvestasian harta zakat dinilai menghambat kepemilikan zakat oleh mustahiq secara perorangan, padahal zakat telah dikaitkan dengan hak kepemilikan mustahiq, sedangkan pandangan yang membolehkan investasi dana zakat adalah dengan mengambil I’tibar hadist dari Zaid bin Aslam, yakni adanya pengamalan Rasulullah SAW. dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada mustahiknya. Pendapat ini juga memperhatikan ijtihad khalifah Umar bin Khattab yang mengusahakan harta anak yatim, menghentikan pembayaran zakat untuk muallaf dan menggantikan fa’i bagi prajurit dengan memberikan gaji bulanan dari baitul maal. Kedua perspektif tersebut membutuhkan suatu kajian tambahan agar ‘umara atau pemerintah sebagai ‘amil zakat dapat memiliki kebijakan argumentatif dalam hal penginvestasian dana zakat. Kajian-kajian tersebut mengarah pada analisis sosial ekonomis serta dilengkapi dengan aspek matematika ekonomi keuangan yang kuat dan realistis terhadap faktor waktu pengembalian dari dana zakat yang diinvestasikan.
Investasi, Dana Zakat, dan Hukum Ekonomi Syariah
RETE OF PROFIT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Artikel ini akan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan isu rate of profit dalam konsep ekonomi syariah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana rate of profit dalam konsep fikih?, bagaimana rate of profit dalam konsep ekonomi Islam?, dan bagaimana tinjuan hukum ekonomi syariah terhadap rete of profit pada Bank Syariah di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analisis. Hasil temuan dalam artikel ini mendeskripsikan bahwa cita-cita bank syariah untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan sesuai tujuan ekonomi syariah belum terlaksana. Konsep rate of profit Islami yang akan menciptakan keadilan distributif pada pendapatan dan kekayaan itu adalah konsep yang menghilangkan komponen riba (baik nasi’ah maupun fadl) dan komponen maysir (spekulasi). Komponen riba al-nasi’ah dalam penentuan harga pembiayaan di bank syariah yang dihilangkan adalah komponen cost of fund (biaya dana) yang mengikuti siklus rate of interest (suku bunga) sedangkan komponen riba al-fadl dan maysir yang dihilangkan adalah komponen risk premium (premi resiko) untuk mengatasi gagal bayar (default) dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Secara khusus komponen maysir yang dihilangkan adalah komponen jangka waktu (uncertainty dalam pembiayaan jangka panjang) yang bersifat fixed. Sedangkan komponen overhead cost dan spread (kuntungan/rate of profit bank) tetap ada.
Rate of Profit, Bank Syariah, dan Hukum Ekonomi syariah
KAJIAN FIQH SYAFI’IYYAH TENTANG ABORSI PRA PENIUPAN RUH (QOBLA NAFKHIR RUH)\
Kontroversi mengenai aborsi sudah sejak lama, baik di kalangan agamawan, paramedis, ahli hukum maupun masyarakat. Perbedaan pendapat para ulama terjadi mengenai kapan peniupan ruh pertama kali pada janin, dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Ulama Madzhab syafi’i mayoritas berpendapat aborsi pra peniupan ruh hukumnya mubah jika usia kandungan dibawah 40 hari, sedangkan aborsi yang dilakukan pasca peniupan ruh haram dilakukan. Aborsi pasca peniupan ruh diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan membahayakan nyawa ibu hamil. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan pandangan ulama madzhab syafi’iyah tentang aborsi pra peniupan ruh. Penelitian menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka (library research) dengan menelaah kajian-kajian dalam kitab fikih syafi’iyah, buku-buku serta informasi elektronik yang berkaitan dengan pembahasan.